Category Archives: Franz Magnis-Suseno

Publikasi di Jurnal Internasional

Publikasi di Jurnal Internasional

   Franz Magnis-Suseno  ;  Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta
                                                           KOMPAS, 09 Juli 2015          
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
Sudah lama disadari bahwa Indonesia ketinggalan dalam output ilmiah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Maka, sekitar delapan tahun lalu, Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud mulai mengambil inisiatif untuk mengubah situasi itu. 
Untuk menjadi guru besar, juga untuk bisa menerima ijazah doktor, dipersyaratkan harus ada publikasi di jurnal internasional! Bukan di sembarang jurnal internasional. Jurnal itu harus memenuhi “kaidah ilmiah dan etika keilmuan”, terindeks di database internasional bereputasi, harus dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Tiongkok, Jerman, Jepang bagaimana?), dewan redaksi harus pakar dari empat negara, harus memiliki versi online (supaya bisa diakses Dikti, tetapi apa semua jurnal ilmiah gengsi mau bisa dibaca online?), dan lain-lain.
Spesialis-generalis
Memang, di Jerman, misalnya, reputasi akademik calon guru besar diukur dari kualitas publikasinya. Untuk melamar menjadi guru besar di sebuah perguruan tinggi  calon akan mengajukan publikasi-publikasinya, yang kemudian ditinjau oleh beberapa pakar dan akhirnya senat yang mengambil keputusan.
Namun, haruskah publikasi di jurnal internasional? Ambil kasus saya sendiri. Saya masih enak menjadi profesor: asal rajin mengumpulkan kum profesornya terjamin. Tahun 1994 kum saya melampaui 1.000, ya, jadi guru besar. Nah, di antara sekitar 65 publikasi saya segala macam di luar negeri (kebanyakan dalam bahasa Jerman, bahasa asli saya), yang saya temukan selama 46 tahun kegiatan akademis saya, hanya ada tiga (!) dalam majalah dengan standar ilmiah tertinggi. Dua dalam Zeitschrift fÜr philosophische Forschung, satu di Zeitschrift fÜr Missionswissenschaft und Religionswissenschaft.
Mengapa begitu sedikit? Bidang saya filsafat. Saya seorang generalis. Artinya, saya merasa cukup menguasai sejarah dan metode-metode pemikiran filosofis, dan di dua tiga bidang saya mampu menulis monografi. Namun, majalah filsafat berstandar prima di Jerman (sama di AS) tidak akan memuat tulisan tingkat generalis. Filsafat internasional adalah highly specialized. Orang, misalnya, tidak menulis tentang “filsafat moral Immanuel Kant”, tetapi tentang “fungsi Zusatz tentang Faktum der Vernunft dalam deduksi Kant tentang imperatif kategoris”.
Bagaimana mungkin kami yang jauh di Indonesia dan tidak terlibat dalam diskursus ekstrem spesialistik para filosof profesional di Eropa dan Amerika bisa menulis sesuatu yang mau diterima dalam jurnal-jurnal mereka? Lebih penting lagi, yang kita perlukan di Indonesia justru bukan spesialisme ekstrem itu.
Untuk mengembangkan filsafat akademik di Indonesia, kita justru memerlukan filosof generalis. Seorang filosof yang mampu mengantar para mahasiswa peminat filsafat ke dalam cara berpikir filosofis karena mempunyai wawasan yang menyangkut filsafat sebagai keseluruhan. Publikasi mereka harus generalistik! Mempersyaratkan publikasi di jurnal internasional tidak menaikkan mutu para akademisi kita, tetapi mencekiknya!
Ambil lagi filsafat. Sejauh saya tahu hanya ada dua universitas negeri besar (UI dan UGM) yang punya program studi (prodi) filsafat. Jadi, kalangan filosof Indonesia masih amat terbatas. Padahal, untuk mengembangkan filsafat bermutu, kita perlu profesor-profesor. Saya sedih dan, terus terang, marah melihat kolega-kolega muda yang bersemangat dan berbakat sudah sejak bertahun-tahun terhambat jadi guru besar. Situasi di banyak ilmu lain, terutama yang non-eksakta, kiranya tidak jauh berbeda.
Karena itu, penundaan keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) terdahulu-yang mewajibkan para calon doktor melakukan publikasi di jurnal internasional, dengan penambahan SKS di prodi magister dan doktor-oleh Menristek-Dikti baru adalah langkah bijaksana. Sebenarnya aneh juga kalau pemberian gelar doktor atau magister dibikin bergantung pada lembaga di luar perguruan tinggi yang bersangkutan, misalnya dari kesediaan redaksi suatu majalah.
Menilai kualitas akademis mahasiswa jelas tugas dan kompetensi perguruan tinggi di mana dia belajar. Buat apa perguruan tinggi diakreditasi kalau tak bisa meluluskan mahasiswanya?
Metode palu
Peningkatan produktivitas ilmiah staf akademis kita tak akan dicapai dengan metode palu. Untuk jadi guru besar cukup dipersyaratkan empat tulisan ilmiah state of the art yang dipublikasikan di Indonesia. Atau sebuah monografi yang betul-betul mengesankan (setingkat Habilitationsschrift di Jerman), yang kemudian dinilai, misalnya, oleh empat guru besar yang pakar, dua di antaranya dari luar universitas yang bersangkutan.
Hal yang memang perlu adalah agar di perguruan tinggi masing-masing diciptakan suasana, di mana para dosen dapat melakukan penelitian (pustaka): ada kantor pribadi, perpustakaan yang bagus, dan jumlah kuliah tidak berlebihan (studi penelitian apa yang mau diharapkan kalau dosen diandaikan mengajar 12 jam per minggu seperti sekarang?).
Dikti tidak salah kalau mau memotong kemungkinan penipuan, plagiat, dan korupsi dalam pemrosesan pelbagai kenaikan. Namun, apakah masuk akal menuntut bukan hanya semua ijazah, melainkan semua transkrip nilai juga harus diperlihatkan? Bagaimana kalau seorang doktor yang sudah mengajar 20 tahun, yang akhirnya bisa menjadi guru besar, sudah hilang beberapa transkrip masa S-1-nya dulu?
Apalagi tulisan! Tulisan bukti kegiatan ilmiah diharuskan diserahkan secara fisik ke Dikti (dan saya mendengar, tak pernah dikembalikan) dan kalau mau dipakai untuk kredit kenaikan pangkat malah masih harus juga diunggah: entah (dulu) langsung ke laman Dikti atau ke laman perguruan tinggi bersangkutan. Yang harus diunggah bukan hanya halaman depan, daftar isi, serta halaman pertama dan terakhir, melainkan fulltext, semua halaman, dengan pemborosan pekerjaan dan listrik (scanning!) luar biasa. Apakah Dikti menyadari bahwa proses pengunggahan itu dapat dituntut sebagai pelanggaran undang-undang hak cipta? Lucu lagi, surat-surat bukti itu harus diunggah berulang kali, ya, setiap kali dibutuhkan lagi. Bureaucracy in overkill mode?
Kiranya sudah waktunya Dikti, dalam rangka revolusi mental, melakukan konsultasi dengan dunia perguruan tinggi sendiri untuk mencari cara pembuktian prestasi ilmiah yang proporsional. Suatu peningkatan etika dosen ataupun nafsu penelitian dan publikasi lebih mudah akan tercapai dengan perbaikan kondisi-kondisi kerja serta dengan mengandalkan semangat para ilmuwan kita sendiri, terutama para ilmuwan muda.

Perubahan?

Perubahan?

Franz Magnis-Suseno   ;  Dosen STF Driyarkara
TEMPO.CO,  05 Februari 2014
                                                                                                                        
                                                                                         
                                                      
“Rakyat bosan dengan reformasi!” Benarkah? Jelas, “rakyat” (termasuk penulis ini) bosan, ya, marah, terhadap banyak hal di negara kita yang tercinta ini. Marah bahwa rakyat, terutama di pedesaan, tetap miskin. Bahwa negara kurang berani melindungi identitas, bahkan nyawa, saudara-saudari sebangsa yang kepercayaannya berbeda. Bahwa di negara kita ini, orang beragama asli tidak mendapat KTP. Marah terhadap obral kekayaan alam kita. Dan marah terhadap sumber segala petaka, korupsi (yang, jangan dilupakan, dijadikan sistem oleh Soeharto).

Dalam rangka itu, ada tuntutan perubahan undang-undang dasar. Tuntutan ini cukup masuk akal. Asalkan jelas apa yang hendak diubah. Misalnya satu amendemen lagi untuk membetulkan sekian kepincangan kehidupan demokratis kita sekarang, karena memang tidak semua masalah dapat diantisipasi dalam amendemen-amendemen pada permulaan reformasi.

Namun ada perubahan yang mutlak tidak boleh diizinkan. Kita jangan pernah mengizinkan patok-patok keberadaban dan kemanusiaan, yang oleh MPR pimpinan Amien Rais dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, dibongkar lagi. Masukan-masukan yang menjamin bahwa negara kita diperintah secara demokratis dan menjamin hak-hak asasi manusia. Karena masukan-masukan itulah yang hendak memastikan bahwa kita tidak lagi jatuh ke tangan seorang diktator, bahwa kita tidak lagi bisa dikuasai oleh sebuah oligarki, entah feodal, ideologis, religius, atau militer. 

Maka, sudah jelas, segenap usaha untuk membongkar lagi demokrasi serta jaminan hak-hak asasi manusia dari undang-undang dasar kita, tak kurang, merupakan suatu kejahatan yang harus dilawan mati-matian. Bahwa demokrasi kita masih punya banyak kepincangan, itu bukan alasan untuk membongkarnya, melainkan untuk memantapkannya.

Khususnya hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia mau menjamin bahwa tidak lagi ada orang bisa dibunuh begitu saja, orang seenaknya ditangkap, orang ditahan tanpa dibawa ke pengadilan, disiksa, diperkosa, dan dihancurkan eksistensinya, kritik dibungkam, koran seenaknya ditutup, orang kalau tak mau menjadi “korban pembangunan” diancam (cap PKI terhadap lebih dari seribu orang Kedungombo di masa Orde Baru!), dan bahwa pemerintah maupun massa mayoritas tidak berhak menentukan apa yang boleh diyakini orang dan apa yang tidak.

Lha kok sekarang berani-berani lagi ada suara-suara mengumandangkan semboyan “kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen”? Mereka berani menggergaji lagi jaminan konstitusional agar kemanusiaan yang adil dan beradab bisa menjadi kenyataan! Apakah mereka mengira kita lupa kejahatan-kejahatan yang menjadi mungkin, karena “kembalinya” itu di masa Orde Baru?

Kalau kita mau setia kepada semangat Undang-Undang Dasar 1945, kita harus setia kepada yang dimaksudkan sebagai undang-undang dasar itu oleh para pendiri negara kita–dan mereka justru berharap agar undang-undang dasar yang disahkan pada 18 Agustus 1945 itu dilengkapkan dan dikembangkan demi kehidupan bangsa yang bebas, adil, dan beradab. Kita jangan mau dibujuk kembali ke masa lampau. 

Menembak Mati Teroris

Menembak Mati Teroris

Franz Magnis-Suseno   ;  Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta
KOMPAS,  05 Februari 2014
                                                                                                                       
                                                                                         
                                                      
Di tahun-tahun pertama sesudah keambrukan rezim Orde Baru, sikap aparat terhadap terorisme melempem. Pengusutan bom Istiqlal pada 1999 dihentikan begitu saja meski para pelaku di lapangan lekas tertangkap.

Para perencana dan pelaksana bom-bom di malam Natal 2000 (di sekitar 30 tempat bom-bom meledak di malam Natal itu, 17 orang mati dan lebih dari 100 orang luka-luka) tidak diusut sungguh-sungguh. Bahwa dua-tiga dari puluhan pengeboman itu akhirnya terbongkar hanya merupakan buah sampingan kebetulan dari pengusutan bom-bom di Bali di kemudian hari. Syukurlah zaman jahiliah impunity sekarang sudah berlalu, sekurang-kurangnya dalam hal terorisme.

Bahwa sekarang para teroris diuber-uber dan diburu, bahwa para pemburu tidak mau mengambil risiko, bahwa tersangka teroris yang tidak langsung menjatuhkan senjatanya dan mengangkat tangan akan ditembak, menurut saya, sudah jelas dan kiranya dimengerti oleh sebagian besar masyarakat.

Kita tidak mau diledakkan oleh orang-orang yang menganggap diri Tuhan dan kita juga tidak mau ada polisi lagi yang ditembak mati. Kita bersyukur bahwa terorisme tidak dibiarkan lagi.

Justru karena dukungan luas itu, Densus 88, polisi, dan pemerintah harus betul-betul memperhatikan pertanyaan-pertanyaan kritis dari masyarakat. Kalau mereka mempertanyakan mengapa begitu banyak teroris tertembak mati, jangan mereka dianggap simpatisan teroris, atau orang yang apriori antiaparat, atau orang naif yang tidak tahu bahwa teroris memang berbahaya.

Kredibilitas aparat

Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas aparat yang memberantas terorisme. Kejahatan kaum teroris adalah mereka memakai kekerasan membabi buta untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Mereka tidak menunjukkan hormat terhadap harkat kemanusiaan orang lain. Mereka bukan Tuhan, tetapi merasa berdaulat seperti Tuhan.

Pemberantasan terorisme hanya mempertahankan harkatnya jika harkat kaum teroris sebagai manusia pun dihormati. Yang membedakan kebajikan dari kebajinganan bukan tujuan, misalnya mencapai masyarakat yang lebih adil, melainkan sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan itu. Bajingan memakai segala sarana, orang yang bajik hanya memakai sarana yang sesuai dengan martabat setiap manusia sebagai ciptaan istimewa dari tangan Tuhan. Tujuan baik, memberantas terorisme, akan menjadi jelek apabila dilakukan dengan cara-cara yang jelek.

Maka, kalau teroris ”diburu”, kita sendiri tidak boleh menjadi teroris. Tujuan pemburuan itu adalah agar mereka tidak dapat melakukan terorisme mereka dan dibawa ke pengadilan. Nasib mereka selanjutnya wajib mutlak ditentukan dalam suatu proses hukum. Penjahat pun dihormati harkat kemanusiaannya dan itu justru yang tercapai dalam proses hukum. Bahwa penjahat pun diperlakukan menurut hukum adalah tanda negara yang beradab.

Oleh karena itu, memang wajar kalau ada komentator yang mempertanyakan apakah pembunuhan langsung–eksekusi– para teroris melanggar hak-hak asasi manusia. Jawabannya jelas: kecuali pembunuhan adalah satu-satunya jalan untuk membuat mereka tidak mengancam para penangkap, maka segala eksekusi tentu melanggar hak asasi manusia.

Kita pernah mengalami masa yang mengerikan. Generasi saya masih ingat bagaimana orang seperti Tan Malaka, tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Nyoto, dan ribuan tahanan dieksekusi begitu saja tanpa proses hukum. Kita masih ingat ’petrus’, penembakan misterius terhadap preman-preman di Pulau Jawa pada tahun 1980-an. Katanya sekitar 10.000 orang ditembak mati begitu saja dalam waktu satu setengah tahun. Kita tentu mengharapkan bahwa masa-masa jahat dan barbar itu tak pernah kembali.

Maka, Densus 88 diharapkan terus melakukan tugas pengamanan kita dari ancaman terorisme. Kita merasa berterima kasih kepada mereka. Namun, segala kesan bahwa mereka kembali ke zaman eksekusi ekstrayudisial akan menghancurkan segala kebaikan yang mau mereka capai. Kita harus membiasakan diri membatinkan sedalam-dalamnya bahwa setiap orang, yang paling jahat pun, kita perlakukan sesuai dengan harkat kemanusiaan yang diterimanya dari Tuhan.